Menteri Luhut Pandjaitan Perintahkan WFH dan Kendaraan Ganjil-Genap dalam Upaya Atasi Polusi di Jabodetabek.

 

Jakarta, WARTAGLOBAL.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengumumkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah memberikan instruksi tegas kepada semua kementerian untuk menjalankan sistem bekerja dari rumah (WFH) guna mengurangi polusi udara yang meresahkan di wilayah Jabodetabek.

Instruksi ini diberikan dalam sebuah pertemuan yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada hari ini. Pertemuan tersebut bertujuan untuk merespons dan mengatasi masalah serius terkait tingkat polusi udara yang semakin meningkat di ibu kota.

Salah satu langkah penting yang diambil oleh Menteri Luhut adalah penerapan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap di wilayah Jabodetabek. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan yang beredar di jalan raya dan berpotensi memicu kemacetan yang sering terjadi. Selain itu, tarif parkir juga akan mengalami peningkatan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat beralih ke alternatif transportasi umum.

Kebijakan WFH akan diterapkan oleh semua kementerian serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai tanggal 21 Agustus mendatang. Meskipun demikian, kebijakan ini hanya berlaku bagi pegawai yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan publik seperti rumah sakit dan sekolah, yang tetap akan beroperasi dengan normal.

Tidak hanya itu, dalam persiapan menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang akan digelar pada 4-7 September 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah-sekolah di wilayah ini. Langkah ini diambil guna meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 selama acara KTT berlangsung.

Rapat strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan yang terkait dengan upaya penanganan polusi udara dan pengelolaan transportasi, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Perhubungan. Langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan di wilayah Jabodetabek.

Red/Fais