Jalan Panjang Pulau Rempang: Dari Investasi hingga Konflik.

JALAN PANJANG PULAU REMPANG: DARI INVESTASI HINGGA KONFLIK

Jakarta, WARTAGLOBAL.id - Pulau Rembang di Kepulauan Riau  setelah terjadi bentrokan antara aparat gabungan TNI-Polri dan masyarakat pada tanggal 7 September 2023. Konflik ini muncul sebagai akibat dari upaya pemasangan patok batas lahan strategis nasional dengan nilai investasi ratusan triliun di pulau tersebut. Namun, perjalanan panjang konflik ini telah dimulai jauh sebelumnya.

Kedatangan aparat gabungan ke Pulau Rembang awalnya bertujuan memasang patok batas lahan strategis nasional. Namun, masyarakat setempat menolak dan melakukan demonstrasi, bahkan memblokir jalan. Konflik semakin memanas ketika aparat gabungan mencoba masuk secara paksa, mengakibatkan puluhan orang ditangkap dan beberapa anak-anak mengalami luka akibat gas air mata yang digunakan.

Investasi dan Pengembangan Pulau Rembang

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Batam mencapai 6,84%, menunjukkan pemulihan ekonomi yang positif di Kepulauan Riau. Pengembangan kawasan ekosistem perdagangan hingga pariwisata menjadi fokus utama. Kawasan seluas 17.000 hektar di Pulau Rembang ditargetkan untuk menarik investasi sebesar 381 triliun hingga tahun 2080.

Riwayat Pengembangan Pulau Rembang

Sejarah pengembangan Pulau Rembang dimulai pada tahun 1993 ketika Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan hak kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk mengelola tanah di Pulau Rembang dan sekitarnya. Pada tahun 2001, pengusaha nasional termasuk Artha Graha Group dipersilakan berperan aktif dalam pembangunan kawasan tersebut.

Artha Graha Group dan Tommy Winata

Artha Graha Group, yang dikenal sebagai raja properti, dipilih untuk mengelola Pulau Rembang. Grup ini adalah anak perusahaan Artha Graha yang dimiliki oleh Tommy Winata, seorang pengusaha yang memiliki berbagai bisnis di berbagai sektor.

Mengintip Investasi Jumbo Rp381 Triliun di Balik Konflik Pulau Rempang

Tantangan dan Kontroversi

Namun, proyek ini tidak berjalan mulus. Pada tahun 2007, Kapolri Jenderal Sutanto mengungkap penyimpangan dan korupsi dalam pembangunan kawasan Pulau Rembang yang melibatkan Tommy Winata dan pemerintah Kota Batam. Konflik ini berlanjut hingga beberapa tahun.

Pengembangan Kawasan Rembang

Pada April 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama pejabat lain meluncurkan program pengembangan kawasan Rembang. Investasi dari perusahaan asal Tiongkok, Shiny Group, menandai kembali hidupnya proyek ini dengan investasi sebesar 172 triliun.

Fakta soal Bentrokan di Pulau Rempang Batam

Konflik dengan Warga Lokal

Warga setempat menolak dipindahkan dari kampung mereka, menganggapnya memiliki nilai historis dan budaya yang penting. Mereka takut kehilangan mata pencaharian, dan tindakan represif aparat terhadap mereka semakin memperumit situasi.

Harapan Penyelesaian Konflik

Konflik di Pulau Rembang menjadi kompleks karena melibatkan hak pengelolaan lahan yang diberikan kepada perusahaan secara sah pada tahun 2004. Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat setempat dalam upaya penyelesaian konflik ini.

Konflik di Pulau Rembang mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menggabungkan pengembangan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Upaya penyelesaian yang bijak dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Pulau Rembang.

Wr.G/*