Muhammadiyah Membuat Pernyataan Terkait Bentrok di Pulau Rempang.

Busyro Muqoddas: Negara Dibikin 'Sakit' | WartaGlobal.id

Jakarta,WARTAGLOBAL.id - Organisasi Islam terkemuka di Indonesia, Muhammadiyah, telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai bentrok yang terjadi di Pulau Rempang pada Hari Rabu tanggal 13 September 2023. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh  mencakup beberapa poin penting:

• Evaluasi dan Pencabutan Proyek Rempang Eco City: Muhammadiyah menuntut evaluasi menyeluruh terkait proyek Rempang Eco City dan meminta agar proyek ini dicabut sebagai proyek strategis nasional. Ini merupakan respons terhadap ketegangan yang muncul akibat proyek tersebut.

• Pembebasan Warga yang Ditahan: Organisasi ini menekan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk membebaskan warga yang ditahan terkait insiden di Pulau Rempang. Tuntutan ini mencerminkan keprihatinan terhadap nasib warga yang terlibat dalam bentrok tersebut.

• Evaluasi Aturan yang Tidak Sesuai Konstitusi: Muhammadiyah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melakukan evaluasi terhadap aturan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

• Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah: Organisasi ini meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan melibatkan pihak yang terdampak oleh proyek-proyek besar seperti Rempang Eco City. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan dampak sosial dan lingkungan yang lebih baik.

• Penarikan Pasukan dari Lokasi: Muhammadiyah menyarankan Kapolri dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menarik pasukan mereka dari lokasi yang dimiliki oleh masyarakat Pulau Rempang. Langkah ini diambil untuk meredakan ketegangan di daerah tersebut.

• Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kekerasan Aparat: Organisasi ini mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi.

• Jaminan Hak Hidup dan Pendekatan HAM: Muhammadiyah juga meminta pemerintah untuk segera menjamin hak hidup masyarakat Pulau Rempang dan mengedepankan pendekatan berdasarkan hak asasi manusia dalam menangani konflik tersebut.

Pernyataan ini Adalah sikap yang tinggi dari PP Muhammadiyah dan keprihatinan serius Muhammadiyah terhadap situasi di Pulau Rempang dan upayanya dalam mendukung penyelesaian yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat.