Dr. Ali Mahsun ATMO, Ketua Umum KERIS: Mendukung Jokowi dalam KUR 2024 Tanpa Agunan atau Nitip Jaminan.

Jakarta, WARTAGLOBAL.id - Sebagai Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2024 tanpa agunan atau nitip jaminan, yang menjadi salah satu target Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi rakyat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Ali Mahsun ATMO mencermati bahwa hingga Desember 2023, baru 20% dari total kredit modal usaha per tahun telah tersalurkan kepada 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia. Angka ini jauh di bawah negara-negara seperti India (50%), Jepang, dan Tiongkok (65%). Sebagai bagian dari legacy Jokowi yang pro-ekonomi rakyat UMKM, kebijakan KUR 2024 harus diwujudkan sebagai implementasi nyata ideologi negara Pancasila, yang menekankan keadilan dan perlakuan setara di hadapan hukum.

Ali Mahsun ATMO menyatakan bahwa peningkatan plafon KUR sejak pemerintahan Jokowi pada 2014, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan jumlah Rp 460 triliun. Namun, realisasi yang baru mencapai Rp 229 triliun dan adanya penyalahgunaan untuk konsumtif menunjukkan tantangan yang harus diatasi pada KUR 2024. Melalui KERIS, Ali Mahsun ATMO merekomendasikan beberapa hal kepada Presiden Jokowi. Pertama, peningkatan plafon KUR minimal menjadi Rp 500 triliun. Kedua, penyederhanaan dan pelonggaran persyaratan KUR berbasis usaha dan prospeknya. Ketiga, KUR Kecil sebesar Rp 100-500 juta dengan penghapusan agunan dan top up, serta adanya KUR mulai dari Rp 25 juta hingga maksimal Rp 100 juta per nasabah tanpa agunan atau nitip jaminan. Keempat, alokasi khusus bagi milenial dan generasi Z yang berjumlah 25 juta dari total 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM. Dan kelima, pembentukan Badan Pengawas Penyaluran KUR 2024 untuk memastikan efektivitas dan efisiensi distribusi serta meminimalisir penyalahgunaan.

Ali Mahsun ATMO menekankan bahwa langkah-langkah ini penting dalam menjawab tantangan dan peluang bonus demografi Indonesia menuju transformasi menjadi negara maju pada tahun 2045. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai puncaknya dan memanfaatkan peluang yang ada.

Supriadi/*