Akademisi dan Profesor Indonesia Angkat Suara Menentang Penurunan Demokrasi dan Intervensi Pemilu.

PETISI PARA GURU BESAR INDONESIA

Jakarta, WARTAGLOBAL.id - Sejumlah akademisi dan profesor dari berbagai universitas di Indonesia secara terbuka menyuarakan keprihatinan terhadap situasi politik di negara tersebut. Mereka mengekspresikan kekhawatiran tidak hanya terkait penurunan kualitas demokrasi, tetapi juga adanya dugaan penyalahgunaan hukum dan campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan umum.

Fakultas Universitas Gajah Mada (UGM) menjadi pusat perlawanan intelektual, di mana Profesor Kuncoro dan kolega-koleganya mengkritik deviasi yang terlihat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka menyoroti pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi serta ketidaknetralan aparat, membuka diskusi penting mengenai keadaan demokrasi di Indonesia.

Protes serupa muncul di kampus-kampus lainnya, termasuk Universitas Islam Indonesia (UII). Rektor UII, melalui pernyataannya, menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan tindakan yang dianggap melanggar hukum, terutama penyalahgunaan kekuasaan. Kritik dari UII tidak hanya terfokus pada isu-isu kampus, tetapi juga menanggapi isu-isu nasional yang mendalam.

Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas juga ikut dalam kritik terhadap kondisi politik. Akademisi dari kedua universitas tersebut menyampaikan keprihatinan terhadap erosi demokrasi, politik dinasti, dan potensi kecurangan pemilu. Keterlibatan lembaga pendidikan tinggi memberikan dimensi intelektual yang signifikan pada gerakan ini.

Protes dan keprihatinan mencapai puncaknya di Universitas Indonesia, di mana para profesor mengecam proses pemilu 2024. Mereka menuntut praktik non-paksaan dalam pemilihan dan menyoroti hilangnya etika nasional akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suara akademisi ini menjadi sumber penting dalam mengenali dinamika demokrasi di Indonesia.

Dengan semakin meluasnya perlawanan akademisi, terlihat bahwa intelektualitas di Indonesia tidak hanya bersifat pasif. Mereka mengajukan tuntutan untuk menjaga dasar demokrasi, menegakkan etika, dan menentang intervensi yang dapat mengancam proses demokratisasi.

Fais/*