Mengaku Punya Keluarga Dari Polisi Dan TNI, Penjual Obat Keras Terbatas Marak Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Timur

Jakarta || Adanya peredaran obat-obatan jenis Tramadol dan hexymer di wilayah Hukum Polda Metro Jaya di jual bebas, hal ini diperkuat hasil investigasi awak redaksi yang dengan mudahnya mendapati obat keras terbatas seperti Tramadol, Hexymer  Arplazolam ( Kamlet, KF - red ).

Toko kosmetik di Jl. Pisangan Lama, Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Serta toko kosmetik di Jalan Gading Raya, Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dengan terang-terangan menjual obat-obatan tanpa Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) seperti Tramadol, Hexymer dan sejenisnya (Alprazolam-red). "Saya disini jaga bang, untuk lebih jelasnya abang bicara saja dengan koordinator kita, Namanya Rahmat, "terang penjaga toko dengan perawakan kurus".

Terpisah, Reza pemilik toko di Jalan  Gading Raya, Pisangan Timur, Jakarta Timur mengatakan kepada awak redaksi Rakyatmerdekanews.com  melalui telpon seluler, Senin (22/04), " Abang kenal Erick? Itu kerabat saya wartawan Global TV, Trans TV, serta Trans 7?".

Lebih lanjut Reza dengan nada tinggi  menghardik," Kalau Kakak saya semua Anggota (TNI-Polri-red), jadi kalau abang mau tulis ya tulis aja saya tidak takut".

Terpisah, Seretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Peduli Tanah Air ( Lsm Gempita) Drs. Aris Sucipto M.si melalui pesan singkat  WhatsApp kepada awak redaksi, Senin (22/04), mengatakan," Tramadol dan Hexymer serta keras terbatas lainnya merupakan obat yang berkerja pada sistem saraf sehingga memberikan efek halusinasi pada penggunanya, bahkan ketika di konsumsi anak di bawah umur / Pelajar bisa menyebabkan implikasi Kontigensi (tawuran-red). Dan jika dikonsumsi berlebih akan menimbulkan kejang serta kerusakan pada saraf, maraknya peredaran obat jenis tersebut kian  memprihatinkan karena sangat jelas dampaknya, selain maraknya tindak kriminal, tawuran, begal dan berimplikasi kontigensi di kemudian hari".

"Yang menjadi pertanyaan besar adalah, dimana peran Aparat Penegak Hukum (APH), Serta Dinas terkait karena dapat dipastikan toko kosmetik  tersebut tidak mengantongi Nomor Izin Edar (NIE), dan sudah diatur oleh Undang Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, serta Undang Undang Farmasi no 7 Tahun 1963, "pungkas Aris.