Jakarta, WARTAGLOBAL.id - Dalam upaya menjaga kerukunan di Nusantara, mari kita menyampaikan optimisme terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pendiri bangsa kita, melalui analisis riset dari Presiden Soekarno (Alm), telah dengan tegas menyatakan bahwa Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang paling tepat adalah di Kalimantan.
Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan analisa kosmologi, titik "pancer" di Kalimantan akan membawa pengaruh yang menyeluruh terhadap wilayah negara, memungkinkan pemerintahan yang lebih adil dan terintegrasi.
Namun, banyak isu yang berkembang seolah-olah IKN adalah proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, seperti yang dirilis oleh Opini Tempo. Faktanya, para pendiri bangsa, tokoh agama, raja Nusantara, dan pemimpin adat masyarakat Indonesia secara tegas mendukung proyek pembangunan Ibu Kota Negara ini.
Jika Tempo berpendapat bahwa IKN seharusnya dihentikan oleh Prabowo Subianto di masa pemerintahannya, maka Jurnal Wicaksana menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara di Nusantara, tepatnya di Penajam Paser Utara, Kalimantan.
Ali Nasrullah menegaskan bahwa terbangunnya Ibu Kota Nusantara akan sejalan dengan semangat perjuangan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Jakarta saat ini dianggap sebagai manifestasi demokratisasi yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh rakyat Indonesia, melainkan oleh para oligarki yang bernaung dalam partai politik.
Langkah Presiden Jokowi membuka kawasan sentral Indonesia adalah langkah yang tepat untuk mewujudkan amanat Pancasila, yakni mengelola kekayaan alam Indonesia demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Kebijakan strategis ini membuat para oligarki berusaha keras agar IKN tidak terlaksana dan ibu kota tetap di Jakarta. Mereka telah nyaman mencengkeram Indonesia di bawah payung Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen sesuai kepentingan mereka.
Atas nama keluarga besar Jurnal Wicaksana Group yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, kami menyatakan dengan tegas mendukung dilanjutkannya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah berkomitmen untuk meneruskan dan membuat strategi berbeda dalam menuntaskan pembangunan IKN di Kalimantan.
Migrasi penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat di IKN akan terasa saat IKN resmi dinyatakan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, seiring dengan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto. Kami mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil momentum keberlanjutan pembangunan dengan kembali kepada UUD 1945 yang asli. Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa landasan kinerja pemerintahan dari pusat hingga daerah kembali kepada UUD 1945 yang asli sebagai pedoman hukum dasar tertinggi di Republik Indonesia adalah langkah penting untuk merealisasikan janji-janji Prabowo-Gibran kepada rakyat Indonesia.
Dengan dekrit tersebut, cengkeraman oligarki baik dalam maupun luar negeri yang telah mencengkeram Indonesia selama masa reformasi sejak lengsernya Presiden Soeharto akan terlepas. Oligarki yang telah tumbuh menjadi raksasa ekonomi di Indonesia akan menyadari kesalahan mereka dalam mengendalikan negara demi kepentingan diri dan kelompoknya, sehingga mereka akan perlahan melepaskan cengkeraman mereka dan memungkinkan pemerintahan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lokasi IKN yang menjadi titik sentral pemerintahan tidak akan terpengaruh oleh kepentingan ekonomi selain kepentingan ekonomi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Dengan demikian, kita semua akan memasuki era optimisme terhadap pemerintahan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ali Nasrullah
- Pemimpin Umum JWGroup
- Wakil Ketua Umum Sekber Wartawan Indonesia
- Ketua Rumah Kerja Kerukunan Nusantara (RKKN)
Opini
(Megamendung - RE. Martadinata Villa, Bogor, Jawa Barat)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment