Menpan-RB:Perjalanan Dinas ASN dan Aplikasi Boros,Anggaran Negara Terbuang

Jakarta,WARTAGLOBAL.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengkritik pemborosan anggaran negara akibat banyaknya perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) dan pengadaan aplikasi yang tidak efektif. Anas menilai, banyak perjalanan dinas dan pertemuan yang dilakukan ASN tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat maupun upaya perbaikan birokrasi.

"Presiden meminta kita untuk memangkas proses bisnis, mengurangi perjalanan dinas, dan bekerja lebih cerdas," ujar Anas dalam acara *ASN Talent Fest dan Anugerah ASN 2023* di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Anas mengungkapkan, selain perjalanan dinas, pengadaan aplikasi oleh instansi pemerintah juga menjadi masalah besar. Ia menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp 6 triliun habis untuk pengadaan aplikasi, namun aplikasi tersebut sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan efisiensi dan tidak mendukung interoperabilitas sistem yang ada. "Kami meminta instansi-instansi untuk tidak membelanjakan aplikasi dalam jumlah besar dan tidak menciptakan aplikasi baru yang belum berdampak signifikan terhadap kinerja birokrasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Anas menjelaskan bahwa reformasi birokrasi yang berdampak langsung harus segera dijalankan, termasuk di sektor pelayanan publik, peningkatan investasi, dan pengurangan kemiskinan. Ia mencontohkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah memangkas proses bisnis sehingga lebih cepat dan efisien dalam pelayanan, seperti kenaikan pangkat dan pensiun.

Anas juga menyampaikan bahwa meskipun banyak daerah yang memperoleh penghargaan inovasi digital, indikator kesejahteraan seperti peningkatan investasi dan penurunan kemiskinan tidak selalu menunjukkan hasil yang sejalan. "Kami sedang menyelesaikan rancangan framework *grand design* reformasi birokrasi nasional," katanya. Ia menegaskan bahwa digitalisasi harus menjadi strategi penting untuk mencapai birokrasi kelas dunia.

Selain itu, Anas menegaskan pentingnya fokus pengeluaran anggaran pada program-program yang berorientasi hasil dan memberikan dampak ekonomi yang jelas. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar setiap instansi tidak menghabiskan anggaran hanya untuk studi banding dan rapat.

"Program harus orientasi hasil, harus ada *return* ekonominya, harus fokus, jangan sampai anggaran disebar ke semua dinas tanpa skala prioritas yang jelas," kata Presiden Jokowi dalam kesempatan sebelumnya.

Menpan-RB berharap dengan adanya reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran yang lebih baik, birokrasi Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan efektif dalam melayani masyarakat.[AZ]

Editor:Muchlisin