ICW, melalui Koordinator Agus Sunaryanto, mengungkapkan bahwa dugaan korupsi tersebut terjadi pada dua proyek pengadaan gas air mata oleh Polri. “Dugaan tindak pidana korupsi ini kami temukan dalam dua proyek pengadaan, yakni Pepper Projectile Launcher Polda Metro Jaya APBN T.A. 2022 dengan nilai proyek sebesar Rp 49,8 miliar dan Pepper Projectile Launcher Polda Metro Jaya Program APBN SLOG Polri TA. 2023, dengan nilai proyek sebesar Rp 49,9 miliar,” ujar Agus pada wartawan, Senin (2/9/2024).
Agus menjelaskan bahwa berdasarkan informasi harga yang diambil dari situs resmi Byrna, produsen barang yang dibeli, seharusnya biaya pengadaan untuk kedua proyek tersebut hanya sekitar Rp 73,2 miliar. “Artinya, ada selisih yang diduga sengaja digelembungkan hingga Rp 26,4 miliar,” tambahnya.
Kekhawatiran Publik dan Tanggapan Kompolnas
Dugaan ini telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Mereka mempertanyakan integritas lembaga kepolisian dalam menggunakan anggaran negara yang semestinya diawasi dengan ketat.
Di sisi lain, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsyim, merespons laporan ini dengan menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. “Kami akan melakukan pengecekan secara mendalam terhadap dugaan adanya mark-up dalam pengadaan gas air mata ini. Jika ditemukan adanya bukti kuat, maka tindakan tegas akan diambil,” ujar Yusuf.
Desakan Transparansi dan Akuntabilitas
Kabar ini menjadi pukulan telak bagi Polri, yang tengah berupaya memperbaiki citra di mata publik. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menuntut agar proses penyelidikan dilakukan dengan transparan dan segera. “Kami mendesak KPK untuk tidak ragu memproses kasus ini hingga tuntas. Ini adalah momentum bagi Polri untuk menunjukkan bahwa mereka serius dalam memberantas korupsi di internal,” ungkap Agus.
Seiring dengan semakin intensifnya sorotan publik terhadap dugaan korupsi ini, banyak pihak berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran penting bagi institusi pemerintah lain dalam hal penggunaan anggaran negara. Kejelasan dan transparansi dari semua pihak yang terlibat akan sangat menentukan arah reformasi di tubuh Polri dan lembaga negara lainnya.
Akankah Polri Berbenah?
Publik kini menunggu langkah konkret dari KPK dan Polri dalam menangani kasus ini. Dengan dugaan korupsi yang menyedot perhatian nasional, ini adalah ujian besar bagi Polri untuk memperbaiki citra dan menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum yang adil dan transparan. "Ini adalah langkah awal untuk membuktikan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat penegak hukum itu sendiri," tutup Agus.
Apakah ini akan menjadi titik balik bagi reformasi kepolisian di Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawabnya.[AZ]
Editor:Muchlisin
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment