WARTAGLOBAL.id,Kalbar – Komitmen Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat kerjasama di wilayah perbatasan semakin nyata dengan rencana pembangunan pos pengawasan modern di kawasan Temajuk-Telok Melano. Dukungan penuh diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat, diwakili oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Arief Munandar, dalam kunjungan bersama dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia Bagian Sarawak, Rabu (5/9).
Dalam kunjungan ini, pihak Malaysia yang diwakili oleh Tuan Abdul Halim Bin Abg Naili memaparkan rencana pembangunan Pos Pengawasan Perbatasan Telok Melano Sematan. Proyek yang dimulai pada tahun 2025 ini diharapkan selesai pada 2027 dan akan mencakup kompleks imigrasi, bea cukai, dan karantina (CIQ) seluas tujuh hektar. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia.
Di sisi Indonesia, pemerintah juga merencanakan peningkatan status Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Mahmudah, menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan studi kelayakan untuk pengembangan PLBN Temajuk. “Diharapkan pengembangan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah perbatasan,” ujar Mahmudah.
Memperkuat Kolaborasi Bilateral dan Pertumbuhan Ekonomi
Kunjungan bersama ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam memperkuat kerja sama lintas batas. Border Cross Agreement antara Indonesia dan Malaysia menjadi dasar hukum yang kokoh untuk mengatur aktivitas lintas batas di kawasan ini. Kepala Divisi Keimigrasian, Arief Munandar, menegaskan bahwa dengan adanya pembangunan pos pengawasan yang modern dan terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan keamanan, memperlancar lalu lintas orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Peningkatan status Temajuk menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi, seperti halnya PLBN di Aruk, Entikong, dan Nanga Badau, akan memperkuat kerja sama antara kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," ungkap Arief. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur imigrasi dan kepabeanan di Temajuk untuk mendukung lalu lintas yang lebih lancar dan aman.
Rencana Pembangunan yang Terperinci dan Terjadwal
Proyek pembangunan pos pengawasan perbatasan ini memiliki timeline yang jelas, dimulai dengan desain skematik pada Februari 2024, dilanjutkan dengan pengembangan desain hingga Juni 2024, dan proses tender pada Oktober 2024. Pembangunan fisik akan dimulai pada Februari 2025 dan diperkirakan selesai pada Februari 2027, dengan masa pemeliharaan hingga Maret 2028.
Berbagai pihak terkait di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai, serta sejumlah instansi terkait lainnya, turut hadir dalam kunjungan ini. Kolaborasi erat antara kedua negara ini diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia.[AZ]
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment