"Pemecatan Ipda Rudy Soik Picu Aksi Massal, Warga NTT Tuntut Kapolda Mundur"

WARTAGLOBAL.id , Kupang - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat NTT Melawan Mafia BBM melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (16/10/2024). Demonstrasi ini merupakan buntut dari pemecatan Ipda Rudy Soik, seorang perwira polisi yang dikenal aktif mengungkap jaringan mafia BBM di wilayah tersebut. Para pengunjuk rasa menuntut agar Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga segera dicopot dari jabatannya.

Menurut koordinator aksi, Inocentius Naitio, pemecatan Rudy Soik dinilai tidak beralasan dan terkesan sebagai upaya menutupi penyelidikan terkait mafia BBM yang diduga melibatkan pihak-pihak berpengaruh di NTT. “Kapolda baru menjabat setahun, tetapi sudah membuat berbagai masalah. Kami meminta Kapolri untuk segera mencopot dan mengusir Kapolda dari NTT," tegas Inocentius dalam orasinya.

Ia menambahkan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi di NTT bukan semata-mata akibat permintaan tinggi, melainkan adanya praktik penimbunan ilegal oleh jaringan mafia. “Isu mafia BBM di NTT sudah menjadi persoalan serius. Masyarakat semakin sadar bahwa kelangkaan BBM ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi sudah melibatkan pihak-pihak tertentu yang berkuasa,” ujarnya. Para demonstran juga menuding adanya keterlibatan oknum aparat Polda NTT dalam melindungi praktik penimbunan BBM ilegal, yang merugikan masyarakat kecil.

Pemecatan Ipda Rudy Soik menjadi perhatian utama dalam aksi ini. Rudy dikenal sebagai perwira yang berani dalam mengungkap jaringan mafia BBM. Pemecatannya justru memunculkan berbagai spekulasi mengenai pihak-pihak yang dilindungi oleh Polda NTT. “Tindakan hukum yang seharusnya melindungi rakyat, justru diduga berbalik arah melindungi para pelaku kejahatan. Ini sangat miris,” tambah Inocentius.

Sementara itu, Polda NTT dalam keterangan sebelumnya menyatakan bahwa pemecatan Rudy Soik tidak terkait dengan penyelidikan kasus mafia BBM. Menurut mereka, Rudy diberhentikan karena melakukan pelanggaran SOP dan masalah lain yang tidak disebutkan secara detail. Namun, pernyataan ini tidak cukup menjawab keresahan publik, terutama dengan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan mafia BBM di wilayah NTT.

Hingga kini, Polda NTT belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait aksi unjuk rasa dan tuduhan yang disampaikan oleh massa. Aksi demonstrasi ini menjadi simbol akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian di NTT, khususnya dalam penanganan kasus mafia BBM.[AZ]