WARTAGLOBAL.id , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Penetapan ini terkait dengan suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP yang hingga kini masih buron. Keputusan ini menjadi salah satu langkah signifikan KPK dalam membongkar skandal yang melibatkan sejumlah nama besar di tanah air.
Hasto sebelumnya telah menjalani beberapa kali pemeriksaan oleh KPK. Pada Agustus 2024, ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam proses pemeriksaan, KPK mendalami dugaan keterlibatan Hasto dalam pertemuan-pertemuan dengan tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari rangkaian penyelidikan inilah, KPK mengantongi bukti-bukti yang cukup untuk menaikkan status Hasto menjadi tersangka.
Kasus ini mengungkap dinamika yang kompleks di balik proyek DJKA yang diduga sarat dengan permainan uang. KPK mencium adanya aliran dana suap yang mengalir untuk memuluskan sejumlah proyek di kementerian tersebut. Salah satu nama yang menjadi fokus adalah Harun Masiku, yang telah menjadi buronan selama bertahun-tahun. Hasto disebut memiliki hubungan strategis dengan beberapa pihak yang terlibat dalam pusaran kasus ini.
Penetapan Hasto sebagai tersangka menambah daftar panjang elite politik yang terseret kasus korupsi. Sebagai sosok kunci di partai penguasa, status tersangka Hasto tentu menjadi pukulan telak bagi PDIP, terutama di tengah persiapan mereka menghadapi pemilu mendatang. Namun, hingga kini, Hasto dan partai belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan ini.
Di sisi lain, KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Selain fokus pada Hasto, lembaga antirasuah ini juga terus mengejar keberadaan Harun Masiku. Harun, yang menjadi simbol buronan korupsi di Indonesia, diyakini memegang kunci penting untuk mengungkap seluruh rangkaian skandal tersebut.
Publik kini menanti langkah selanjutnya dari KPK serta respons resmi dari Hasto dan PDIP. Di tengah upaya memberantas korupsi yang terus menjadi perhatian utama masyarakat, kasus ini menjadi ujian besar bagi integritas hukum di Indonesia. Apakah langkah KPK akan menjadi titik balik pemberantasan korupsi, atau justru membuka babak baru drama politik nasional? Hanya waktu yang akan menjawab.[AZ]
Editor:Bahri
No comments:
Post a Comment