Dalam forum tersebut, para purnawirawan menyampaikan delapan tuntutan penting. Salah satu yang paling menonjol adalah permintaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera mengganti Wapres Gibran, yang dianggap muncul dari proses yang melukai konstitusi dan demokrasi.
“Keputusan yang dipaksakan ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga menjadi beban bagi negara,” ujar Try Sutrisno lantang. Ia menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial dan menyayangkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam mendorong pencalonan putranya.
Namun, pernyataan ini tidak lepas dari sorotan dan kritik. Sejumlah partai politik menilai langkah para purnawirawan tersebut sebagai tekanan politik yang berlebihan. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyebut desakan pencopotan Gibran sebagai bentuk intervensi yang melemahkan demokrasi.
Sementara itu, Gibran Rakabuming dan Presiden Prabowo Subianto belum memberikan komentar resmi. Meski begitu, tekanan dari kalangan senior TNI ini menunjukkan bahwa dinamika politik nasional semakin memanas.
Apakah suara para purnawirawan ini akan bergema hingga ke MPR? Ataukah justru menjadi titik awal polarisasi baru dalam pemerintahan? Hanya waktu yang akan menjawab.[AZ]
No comments:
Post a Comment